POSKOTAKAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus berupaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu program yang kini tengah disiapkan adalah pembangunan 30 unit rumah baru layak huni yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) pada tahun 2026 mendatang.

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna melalui Jabatan Fungsional Ahli Muda Perencanaan Endy Hasari menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kondisi permukiman di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Menurutnya, pembangunan rumah baru layak huni menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

“Rencana pembangunan 30 unit rumah layak huni ini akan menjadi salah satu prioritas dalam tahun anggaran 2026. Program ini diarahkan untuk warga yang belum memiliki rumah dan memenuhi kriteria penerima bantuan pemerintah,” jelas Endy Hasari, Jum'at (31/10/2025).

Endy menuturkan, dalam proses perencanaannya, Bappeda Kukar berperan penting dalam memastikan program tersebut terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pembangunan rumah layak huni tidak hanya dilihat dari sisi infrastruktur fisik, tetapi juga dari aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

“Kami memastikan bahwa program ini tidak berdiri sendiri. Pembangunan rumah layak huni akan diiringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air bersih, dan sanitasi agar masyarakat bisa tinggal dengan nyaman,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, Dinas Perkim Kukar telah menyiapkan konsep pembangunan dengan desain rumah sederhana namun memenuhi standar kelayakan hunian.

Penerima manfaat nantinya akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Selain menggunakan dana APBD, Endy menyebutkan kemungkinan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui program stimulan perumahan swadaya (BSPS) serta potensi kemitraan dengan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat di masa mendatang.

“Kita berharap sinergi antarpihak dapat memperkuat pembiayaan program ini. Dengan begitu, pembangunan rumah layak huni bisa menjadi gerakan bersama untuk menyejahterakan masyarakat Kukar,” tambah Endy.

Ia menegaskan, program ini sejalan dengan visi pembangunan daerah Kutai Kartanegara yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Pembangunan rumah baru layak huni diharapkan menjadi stimulus bagi peningkatan kualitas hidup dan penataan lingkungan yang lebih tertata.

“Tujuan akhirnya adalah agar setiap warga Kukar dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan aman, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan,” tutup Endy. (Adv/riz)